ANALISIS DOKTRIN VICARIOUS LIABILITY TERHADAP PENGGELAPAN DANA NASABAH: STUDI KASUS THE SACRED-FUND PARADOX PADA KANTOR KAS PERBANKAN BUMN

Аннотация

Penelitian ini membedah skandal moral dan yuridis yang mengguncang fundamental kepercayaan publik terhadap institusi perbankan plat merah, yakni penggelapan dana milik Gereja Katolik Paroki Santo Fransiskus Asisi Aek Nabara oleh Andi Hakim Febriansyah, mantan Kepala Kantor Kas BNI Unit Aek Nabara. Dalam perspektif teologis, dana tersebut bukan sekadar angka digital, melainkan “Dana Suci” yang merupakan manifestasi ibadah, pengorbanan, dan kedaulatan spiritual umat yang dipercayakan kepada negara. Namun, fakta di lapangan menunjukkan adanya “The Sacred-Fund Paradox”, di mana kesucian niat jemaat bertemu dengan “nafsu predator” oknum bankir, menciptakan celah fatal dalam sistem pengawasan perbankan. Secara yuridis, tindakan pelaku merupakan pelanggaran berat terhadap Prinsip Kehati-hatian (Prudential Banking) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Analisis penelitian ini menggunakan teori Fraud Triangle (Tekanan, Kesempatan, dan Rasionalisasi) untuk mengungkap bagaimana posisi jabatan disalahgunakan menjadi “kekuasaan tanpa batas” akibat lemahnya dual control dan supervisi dari kantor induk. Kegagalan sistemik ini mencerminkan “kematian klinis” dari core values AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) yang selama ini menjadi jargon kosmetik di lingkungan BUMN. Lebih lanjut, penelitian ini menegaskan penerapan doktrin Vicarious Liability (tanggung jawab pengganti) berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdata, di mana Bank BUMN sebagai majikan (employer) memiliki tanggung gugat mutlak (strict liability) atas kerugian yang ditimbulkan oleh karyawannya. Bank tidak dapat berlindung di balik dalih “ulah oknum” untuk menunda restitusi. Penelitian ini merekomendasikan langkah progresif berupa pengembalian dana (reimbursement) secara penuh tanpa syarat kepada pihak Paroki, penegakan hukum lintas batas melalui Red Notice Interpol dan Mutual Legal Assistance (MLA), serta sanksi administratif berupa Culpa in Vigilando bagi atasan yang lalai dalam pengawasan. Kehadiran negara dan tokoh agama sebagai Amicus Curiae sangat krusial untuk memastikan bahwa keadilan hukum beriringan dengan pemulihan martabat kemanusiaan dan stabilitas spiritual jemaat yang telah tercederai.