URGENSI PENGAWASAN YUDISIAL TERHADAP PRAKTIK DAMAI DI TINGKAT PENYIDIKAN

Основное содержимое статьи

Dedi Saputra
Fikri Ardiyansyah

Аннотация

Implementasi Keadilan Restoratif di Indonesia yang dipandu oleh Perpol No. 8 Tahun 2021 telah menggeser paradigma dari retributif ke pemulihan. Namun, diskresi berlebihan yang diberikan kepada penyidik ​​di tingkat kepolisian tanpa mekanisme pengawasan dan keseimbangan yang ketat membuat proses tersebut rentan terhadap risiko penyalahgunaan kekuasaan yang serius. Penelitian hukum normatif ini mengeksplorasi bagaimana kurangnya pengawasan yudisial dalam mekanisme penghentian investigasi berbasis Keadilan Restoratif dapat menciptakan ruang transaksional dan ketidakpastian hukum. Temuan menunjukkan bahwa praktik “penyelesaian damai” di tingkat investigasi dilakukan dalam sesi tertutup dan subjektif tanpa akuntabilitas publik yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan reorientasi regulasi untuk menjadikan penetapan pengadilan wajib dalam formulir validasi setiap penghentian kasus guna memastikan perlindungan hak asasi manusia dan mencegah komodifikasi hukum.

##plugins.themes.bootstrap3.displayStats.downloads##

##plugins.themes.bootstrap3.displayStats.noStats##

Информация о статье

Раздел

Articles

Как цитировать

URGENSI PENGAWASAN YUDISIAL TERHADAP PRAKTIK DAMAI DI TINGKAT PENYIDIKAN. (2026). Juridikani Sciencia and Empirical Law, 1(1). https://ddsin.id/index.php/jsel/article/view/2

Библиографические ссылки

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)

Похожие статьи

Вы также можете начать расширеннвй поиск похожих статей для этой статьи.